Penyediaan rumah rakyat selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan hunian akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah hingga 2029.
Target strategis ini merupakan bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan yang masih mencapai 9,9 juta unit (BPS, 2023). Namun, realisasi program besar ini tentu tidak semudah menambahkan angka di atas kertas.
Tantangan di lapangan—mulai dari keterbatasan lahan, akses pembiayaan, hingga perizinan—masih menjadi hambatan struktural yang membutuhkan solusi kolaboratif dan inovatif.
Membangun Harapan Melalui Program 3 Juta Rumah
Hingga saat ini, statistic masih menunjukkan besarnya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah menyatakan bahwa target pembangunan 3 juta rumah mencakup pembangunan rumah baru sekaligus peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).
Merujuk Media Keuangan Kementerian Keuangan (2024), program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan papan Masyarakat. Tetapi juga menggerakkan lebih dari 170 subsektor ekonomi, mulai dari bahan bangunan, tenaga kerja, hingga sektor pembiayaan perumahan.
Artinya, pembangunan rumah rakyat berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal maupun nasional.
Namun, di balik optimisme tersebut, tantangan nyata tidak sedikit. Data Detik Properti (Juli 2025) mencatat, dari target tahunan 3 juta unit, realisasi rumah bersubsidi baru mencapai sekitar 269 ribu unit, jauh di bawah proyeksi.
Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa persoalan klasik seperti keterbatasan lahan, kompleksitas perizinan, serta pembiayaan yang terbatas masih menjadi kendala struktural.
Tantangan lain adalah keterjangkauan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Kementerian PUPR (2024), batas harga rumah subsidi untuk wilayah Jawa non-Jabodetabek adalah Rp 162 juta–Rp 200 juta.
Namun, dengan kenaikan harga bahan bangunan rata-rata 8–10% per tahun (BPS, 2024), margin keuntungan pengembang menjadi semakin sempit, yang akhirnya berdampak pada minat investasi sektor swasta di segmen ini.
Tantangan dan Peran Strategis Sektor Swasta
Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, sektor swasta memiliki peran vital untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pemerintah.
Keberadaan pengembang dan asosiasi developer menjadi bagian penting dari ekosistem penyediaan rumah layak huni.
Menurut Bank Dunia (World Bank, 2023), di negara berkembang, sektor swasta berkontribusi hingga 60% pembangunan perumahan rakyat, terutama melalui kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP). Indonesia pun perlu meniru model serupa agar program 3 juta rumah dapat dicapai secara realistis dan berkelanjutan.
Sektor swasta berkontribusi melalui empat pendekatan strategis. Pertama, efisiensi pembangunan melalui adopsi teknologi konstruksi modular dan prefabrikasi.
Kedua, inovasi pembiayaan, seperti kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan fintech untuk memperluas akses kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat informal.
Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dalam skema rumah subsidi dan rumah swadaya. Keempat, pembangunan kawasan terpadu yang memadukan segmen subsidi dan komersial agar proyek tetap layak secara bisnis namun tetap inklusif.
Deprindo: Jembatan Antara Pemerintah, Pengembang, dan Masyarakat
Asosiasi Developer Properti Indonesia (Deprindo) berperan sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan kebutuhan masyarakat.
Dengan persebaran di 15 provinsi se-Indonesia, Deprindo dapat  m menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program perumahan bersubsidi pemerintah.
Deprindo berperan aktif dalam memberikan edukasi, pembinaan, serta pendampingan kepada pengembang agar memahami regulasi dan menjalankan pembangunan yang sesuai standar teknis.
Selain itu, asosiasi ini juga menjadi wadah advokasi bagi pengembang kecil dan menengah agar mendapatkan akses ke pembiayaan, perizinan, dan dukungan infrastruktur.
Dalam praktiknya, Deprindo telah menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Salah satu contohnya adalah keterlibatan aktif dalam kegiatan Sosialisasi Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Kementerian PUPR, pada 11 September 2025 di Surabaya.
Forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan perumahan layak dan berkelanjutan.
Kehadiran Klinik PKP, sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi pkp.go.id (2025), berfungsi sebagai pusat layanan informasi, pendampingan teknis, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima rumah, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelayakan lingkungan tempat tinggalnya.
Terobosan dan Inovasi Deprindo Menuju Masa Depan Perumahan
Dalam konteks tantangan masa depan, Deprindo telah dan akan terus melakukan sejumlah terobosan strategis.
Pertama, mendorong penguatan registrasi dan integritas pengembang melalui sistem terintegrasi agar setiap proyek memiliki legalitas dan transparansi tinggi.
Kedua, menginisiasi dialog properti daerah untuk menyelaraskan kebijakan perumahan antara pemerintah daerah dan pelaku industri.
Ketiga, memfasilitasi kerja sama dengan produsen bahan bangunan lokal untuk menekan biaya konstruksi, sekaligus memperkuat rantai pasok dalam negeri.
Selain itu, Deprindo mendorong pengembang anggota untuk mengimplementasikan model perumahan inklusif, yaitu menggabungkan rumah bersubsidi dan komersial dalam satu kawasan.
Pendekatan ini terbukti mampu menjaga keberlanjutan bisnis sembari memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian layak.
Oleh
Jarot Warjito
Pengusaha dan Calon Ketua Umum DPP Developer Properti Indonesia 2025–2028
