JAKARTA – Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Provinsi Jawa Timur menggelar audiensi resmi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Selasa (27/1/2026).
Audiensi berlangsung di Ruang Cendana, Gedung SMESCO Kementerian UMKM RI, Jakarta, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pelaku usaha daerah dan pemerintah pusat.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian UMKM RI, Ir. Arif Rahman Hakim, M.S. Sementara dari DPD HIPPI Jawa Timur hadir delapan pengurus, dipimpin Wakil Ketua Umum DPD HIPPI Jatim, Jarot Warjito, didampingi Sekretaris DPD HIPPI Jatim Henny Nurhandayani, serta jajaran Kompartemen Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yakni Redia Frisna Rista, Heni Budi Hastuti, Firdaus, Dewi Komala, Tri Mulyana, dan Nano S.
Jarot Warjito menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan program kerja DPD HIPPI Jawa Timur dengan arah kebijakan nasional Kementerian UMKM, sekaligus menyampaikan aspirasi dan kebutuhan UMKM di daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa suara UMKM Jawa Timur benar-benar tersampaikan di tingkat nasional. HIPPI Jatim siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong penguatan UMKM agar naik kelas dan berdaya saing,” ujar Jarot.

Ia menegaskan, audiensi ini sejalan dengan arahan dan garis besar kebijakan organisasi yang ditekankan Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi Jawa Timur, Dr. Imam Muhajirin Elfahmi, S.Pd., S.H., M.M., Advokat. Fokus utama HIPPI Jatim adalah membuka ruang kolaborasi konkret yang berdampak langsung bagi pelaku UMKM.
Dalam paparannya, Jarot menjelaskan 12 program unggulan DPD HIPPI Provinsi Jawa Timur periode 2025–2030 dengan slogan “Pribumi Giat, Indonesia Kuat; Pribumi Berkarya, Indonesia Jaya”.
Program tersebut mencakup penguatan kemitraan industri melalui Program Jembatan Kemakmuran Rakyat (JKR), perluasan pemasaran UMKM lewat ribuan event, hingga pembinaan wirausaha muda melalui program HIPPI Goes to Campus.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Srikandi Niaga Jatim, yang difokuskan pada pengusaha perempuan. Selain itu, HIPPI Jatim juga mendorong pembinaan bagi profesi ultra mikro, penguatan inkubasi wirausaha, pembangunan kampung wirausaha, hingga penguatan publikasi dan narasi positif tentang UMKM.

Menanggapi pemaparan tersebut, Sekretaris Kementerian UMKM RI Arif Rahman Hakim mengapresiasi komitmen dan semangat yang ditunjukkan HIPPI Jawa Timur. Ia bahkan mengaku tersentuh dengan dedikasi para pengusaha yang tetap ingin berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional.
“Saya terharu sekali, karena ada orang-orang yang sudah sukses tapi tetap mau berbagi untuk kemajuan Indonesia. Bapak-bapak dan ibu sekalian saya doakan terus sehat dan semangat, karena kita punya tujuan yang sama,” ujar Arif.
Dalam kesempatan itu, Arif juga memaparkan gambaran kondisi UMKM nasional. Berdasarkan data Kementerian UMKM, saat ini terdapat sekitar 30,17 juta unit usaha di Indonesia, dengan 99,71 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Pemerintah menargetkan pada 2029 proporsi usaha kecil dan menengah meningkat menjadi 3,30 persen, serta rasio kewirausahaan nasional naik menjadi 3,60 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian UMKM mencanangkan sejumlah program strategis tahun anggaran 2026, antara lain SAPA UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, kemitraan dan hilirisasi, perluasan akses pembiayaan melalui KUR dan skema alternatif, hingga transformasi usaha melalui formalisasi dan sertifikasi.
Jarot Warjito menegaskan, HIPPI Jawa Timur siap bersinergi dan mendukung implementasi program-program strategis tersebut di daerah.
“Kami melihat banyak titik temu antara program HIPPI Jatim dan kebijakan Kementerian UMKM. Ke depan, kami berharap kolaborasi ini bisa segera diwujudkan dalam program nyata yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM,” pungkasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi estafet berkelanjutan dalam penguatan kerja sama antara HIPPI Jawa Timur dan Kementerian UMKM RI dalam membangun ekosistem UMKM yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing nasional.





